Indra Gunawan
PALANGKA RAYA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Pancani Gandrung paska Pemilihan Legislatif 14 Maret 2024 lalu, menuai kecaman dari pengurus partai PSI di daerah.
Rututman, STh ketua DPD PSI Kabupaten Barito Utara (Barut) mengungkapkan rasa kecewa akan kepemimpinan Ketua DPW PSI saat ini, Pancani Gandrung. Kekecewaan nya itu bukan tidak ada alasannya, karena diduga akibat tindakannya sehingga suara PSI di Kabupten Barut tidak seperti yang diharapkan beserta kader lainnya.
"Sebenarnya dari awal berdirinya PSI ini di Kabupaten Barito Utara. Pancani Gandrung penuh dengan janji - janji manis namun akhirnya pahit untuk dijalani, " kata Rututman menyampaikan kepada media ini, Minggu (03/03).
Janji - janjinya tersebut akan memberikan bantuan Mobil Ambulance ditiap Kabupaten serta kantor akan disewakan untuk DPD PSI Kabupaten Barito Utara dengan prasaran kantor beserta operasional partai.
Dan kami berharap pada janji - janji awalnya bisa terealisasi, begitu datang mereka dari DPW, ternyata itu semua tidak ada, uang untuk kantor tidak ada, untuk operasional tidak ada dan yang namanya ambulance itu jauh, tidak ada sama sekali. Dan akhirnya pengurus awal DPD PSI Kabupaten Barito Utara mengundurkan diri, karena kecewa.
"Itu pada tahun 2023, hanya saya saja yang bertahan bersama bendahara partai. Barulah kami merekrut anggota baru. Yang rencana nyewa akhirnya dirumah saya sendiri, " ungkapnya.
Lanjutnya kembali menceritakan, pada saat itu ada pertemuan Kopdarnas (Kopi Darat Nasional) yang langsung dihadiri presiden RI Joko Widodo di Sarinah, Jakarta.
Ketua DPW Partai PSI Kalteng saat itu, Pancani Gandrung menyuruh membawa beberapa DPD yang ada di Kalteng untuk ikut menghadiri acara tersebut, dan biaya semua ditanggung olehnya.
"Kami berpikir dua kali, pertama pernah dibohongi olehnya takut juga di bohongi. Karena didesaknya maka saya berangkat berdua dari sini, hingga sekarang katanya diganti tidak ada, " beber Rututman menceritakan.
Kejadian serupa yang telah dijanjikan oleh Pancani Gandrung, kepada para Kader Partai PSI Kabupaten Barut, juga terulang kembali pada saat dihadiri Ketua Umum DPP PSI Pusat, Kaesang Pangarep di Palangka Raya, juga tidak terealisasikan hingga sekarang.
Ketua DPD Partai PSI Barut ini mencerita, yang sangat fatal sekali dilakukannya, adalah terkait adanya dana kampanye
dan saksi Partai di tiap TPS. Kami disuruhnya mencarikan saksi, Pancani Gandrung menjanjikan sejak awal dana saksi ada dan tiap orang Rp 200 ribu. Dan setelah dicarikan untuk saksi - saksi partai nanti di tiap TPS.
Dan sudah sepakat dengan beberapa Dapil yang ada di Kabupaten Barut, mereka meminta kepastian apakah uang memang ada untuk tenaga saksi atau kembali dibohongi lagi oleh ketua, Pancani Gandrung.
"Nah kepastian itu ditanggung entah kah dari DPP atau dari DPW. Ngga ada muncul surat intruksi dari DPP, " tegas Rututman, STh ini.
Ketua PSI Kabupaten Barut ini kembali menyampaikan bahwa ada surat dari DPP PSI agar dana saksi itu ditanggung oleh Caleg pusat, provinsi dan Kabupaten/kota, itu sharing.
|
Baca juga:
Pidato Politik Anies Baswedan
|
"Ada munculnya surat dari ibu Pancani dikirimnya ke kami, supaya dilajukannya dana sharing itu dan akan dilakukan zoom dalam waktu kedepan, " Imbuhnya.
Namun hingga sekarang yang akan dilakukannya zoom untuk membahas dana sharing itu, hingga sekarang juga tidak ada dilakukannya. Dan lebih parah lagi ungkapnya, dana saksi tersebut disuruhnya pihak DPD PSI Kabupaten Barut untuk membayarkannya.
'Akhirnya kami bilang tidak mungkin semua membayarkan dana saksi hampir 600 an TPS di Kabupaten Barut ini, " terangnya ini kecewa.
Akhirnya semua saksi yang telah direkrut pihaknya mundur jadi saksi partai PSI, malah sebagian ada yang minta diganti, dan harus dibayar karena tidak bisa menjadi saksi partai lain.
Hal inilah yang dirasakan oleh pihak pengurus DPD PSI Kabupaten Barut dalam rentang kepemimpinan ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung selama ini. Banyak hal yang sangat dirugikannya baik itu pengurus inti partai, caleg - caleg pontesial partai dan terlebih kembali masyarakat kabupaten Barut yang ikut juga di bohongi atau di PHP olehnya.
Yanh seharusnya selaku dia sebagai ketua DPW PSI Kalteng, yang bisa mengkoordinir caleg kabupaten/kota, provinsi serta pusat itu bisa bersatu menanggulangi dananya, hingga sekarang tidak malah disuruh pihak DPD yang menanggung semua.
Maka ditegaskan oleh ketua DPD PSI Barut ke ketua DPW PSI Kalteng bahwa ada surat dari DPP bahwa ditanggung bersama untuk dana saksi, bukannya melimpahkan semua ke DPD.
"Akhirnya saksi kami mundur maka kamipun bubar semua karena tidak ada saksi satupun di TPS, maka suara kami itu suara apa adanya saja, " kata Rututman lirih menyampaikan keluhannya.
Pada kesempatan ini, Rututman, STh selaku ketua DPD PSI Kabuapten Barut provinsi Kalteng menyampaikan ke pihak penggurus DPP PSI Pusat agar bagaimana caranya sosok Pancani Gandrung ini bisa dievaluasi kembali menjadi ketua DPW PSI Kalteng.
Apakah menurutnya evaluasi yang nanti diputuskan oleh pihak DPP PSI pusat berupa teguran tertulis ataukah diganti dari pengurus DPW PSI Kalteng kedepannya.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: SBY Bukan 'Bapak Plin Plan'
|
"Pancani ini terlalu banyak janji dan menekan, kalau melihat gaya kepemimpiannya selama ini di PSI Kalteng hanya mencari keuntungan saja, " Terangnya menegaskan.
Seperti untuk pemasangan baliho, seharusnya sistim randum, dipasang nantinya baliho satu, disitu ada caleg pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Silahkan pihak DPW mencetak, dan pihaknya yang akan memasang di tiap daerah dapil, artinya saling kerjasama membantu.
"Tau - taunya setelah datang balihonya, gambar anaknya sendiri, uang untuk masang tidak dikasih tapi balihonya disuruhnya kami yang memasang. Akan saya catat yang atau tidak memasang katanya sambil ngacam, " kata Rututman ini menimpali ucapnya.
Untuk semua kader PSI di Kabupaten Barut saat ini semua mengundurkan diri dari pengurus PSI, dan yang masih bertahan ketua DPD PSI. Sebenarnya kaum milenial di kabuapten Barut sebenarnya sangat antusias akan PSI, namun melihat keadaan PSI yang diketuai oleh Pancani Gandrung, semua tidak respon dan tidak berminat, sehinga disinilah yang membuat nama PSI di Kabuapten Barut tidak baik.
"Semua pengurus di DPW PSI Kalteng harus dievaluasi kembali, dan saya tetap berjuang dan memback up disini. Maka saya tidak mau mengundurkan diri dan tetap bertahan, " sebutnya.
"Akan tetapi kalau masih ibu Pancani Gandrung sebagai Ketua DPW PSI Kalteng, saya akan mengundurkan diri, " tutup ketua DPD PSI Kabupaten Barut ini menyampaikan.
Sementara itu media ini meminta klarifikasi ke ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung melalui pesan Whatshap hingga pagi ini (04/03) tidak ada respon.
Updates. 
Tony Rosyid 
